Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Balangan

Read More

TIK Dorong Pembentukan Masyarakat Cerdas dan Produktif

Jakarta, Kominfo - Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Kominfo Bambang Heru Tjahjono menyatakan pihaknya terus berupaya mewujudkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk membentuk masyarakat yang cerdas dan produktif.
“Saya berharap dengan kegiatan ini dapat teridentifikasi berbagai hal mengenai pola penggunaan media digital terutama pada anak dan dampak negatifnya penggunaan internet,” jelasnya pada pembukaan Seminar dan Talkshow Pola Penggunaan Media Digital pada Anak dan Dampak Negatif Terhadap Pengguna Internet, di Ruang Serbaguna Kementerian Kominfo, Kamis (11/02/2016).
Dengan mengenal dan mengetahui penggunaan media digital dan dampak negatif tersebut, orang tua dapat mengarahkan anak-anak dan para generasi muda agar memanfaatkan TIK dan internet dengan benar, “Sesuai dengan etika, peraturan perundang-undangan yang berlaku, aturan dan norma di masyarakat agar pemanfaatan TIK dan Internet tersebut dapat memberikan nilai tambah dan dampak positif,” tambah Bambang Heru.
Menurut Bambang Heru, hasil dari kegiatan itu akan diformulasikan menjadi solusi dan diimplementasikan pada program-program yang dijalankan Kementerian Kominfo tahun ini. “Termasuk dalam insiasi Program Whitelist yaitu rekomendasi daftar situs yang baik dialokasikan oleh institusi dan komunitas,” kata Bambang Heru seraya menambahkan diskusi seperti ini dapat menjadi masukan  dalam menyikapi isu-isu yang terhangat saat ini mengenai dampak negatif internet pada anak, seperti LGBT, Child Traficking, pornografi, dan kecanduan game online.
Triana Rudiantara yang menjadi pembicara dalam seminar menyatakan Kementerian Kominfo dapat merangkul penggunaan internet untuk anak dan dapat menghapus game berbau pornografi yang dapat merusak kerja otak.  “Kegiatan ini saya harap dapat membuka wawasan mengenai penggunaan media digital yang telah menjadi bagian dari kehidupan generasi muda yang ada di Indonesia,” tambahnya.
Data dari APJII menunjukan peningkatan jumlah pengguna internet di Indonesia secara eksponensial.  Dari total 88,1 juta pengguna internet di Indonesia, sekitar 80% didominasi oleh generasi muda. “Dalam aktifitas dunia maya, kita harus sadar bahwa etika di dunia maya dan dunia nyata. Etika di dunia maya (cyber ethic) perlu di ajarkan sejak dini sehingga dapat menghindari kebiasaan buruk di dunia maya. Kejahatan dunia maya sering bermula dari diabaikannya nilai nilai etika tersebut,” pungkasnya.
Seminar yang diikuti oleh karyawati dan karyawan Kementerian Kominfo itu juga diisi oleh Elly Risman dari Yayasan Kita dan Buah Hati dengan materi Mengenali dan Mengatasi Kecanduan Anak pada Games, Internet dan Pornografi. (SINA)

sumber : Kominfo

Read More

Menkominfo: Kita Buat Kebijakan Afirmatif untuk Layani Masyarakat

Jakarta, Kominfo - Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama Pemprov DKI Jakarta menyepakati kerjasama Layanan Panggilan Nomor Darurat 112 dan SMS Peringatan Dini Bencana untuk kawasan DKI Jakarta. Layanan tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah pusat dan daerah untuk melayani masyarakat.

“Saya sebetulnya iri dengan beberapa negara lain yang punya affirmative policy, atau kebijakan keberpihakan yang berkaitan dengan kebencanaan, dan pendidikan,” tutur  Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara pada Kamis pagi (11/02/2016) di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta.

Menurut Menteri, pemerintah berencana untuk mengeluarkan kebijakan dalam dua sektor tersebut. Salah satunya adalah dalam konteks penyiaran, terutama digitalisasi televisi, akan disisihkan terlebih dahulu untuk kebencanaan atau PPDR (Public Protection and Disaster Relief).

Menteri Rudiantara juga menambahkan bahwa saat ini yang sangat dibutuhkan adalah mengeluarkan surat kepada seluruh high-risk building di Jakarta, baik yang sudah dibangun, apalagi yang baru membangun, untuk mohon diberikan akses untuk membangun jaringan ke tiga bendungan besar yang ada di Jakarta.

Menteri Kominfo menjelaskan pilot project nomor tunggal 112 ini telah dilakukan di 10 kota. Pemerintah menargetkan implementasi selanjutnya untuk tahun ini 100 kota/kabupaten, dan sebelum tahun 2019 sistem kedaruratan ini sudah harus diimplementasikan di semua daerah, baik terkait banjir, gempa, tsunami, dan lain sebagainya.

“Ini untuk menunjukkan yang tadinya kita ini berjalan masing-masing, kesehatan, kepolisian, sekarang semua disatukan agar terintegrasi dan secara sistem lebih efisien. Bukan untuk membuat hierarki, namun justru agar terasa sistemnya seamless (mulus, red),” jelas Rudiantara.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama dalam sambutan singkatnya menyampaikan bahwa ia yakin nomor tunggal darurat 112 tersebut akan bermanfaat jika Pemda DKI bisa menyiapkannya dengan baik.  Acara ditutup dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama SMS Peringatan Dini Bencana oleh Menteri Kominfo dan Gubernur DKI Jakarta yang didampingi jajaran Direksi dari keempat operator yang hadir dan Ketua Umum ATSI, serta penandatanganan Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Nomor Panggilan Tunggal Darurat oleh Dirjen PPI Kalamullah Ramli dan Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Denny Wahyu Haryanto. (VY/SINA/NF)

sumber : Kominfo

Read More

Kominfo Dukung Mega Bazaar menuju Masyarakat Digital Indonesia

Jakarta, 3 Februari 2016 –  Di tengah lesunya pasar komputer di Indonesia, Dyandra Promosindo, penyelenggara pameran terdepan di Indonesia, bersinergi dengan Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (Apkomindo) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika tetap berpegang dengan komitmen memajukan industri teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dengan menghelat pameran Mega Bazaar 2016. Pameran yang telah memasuki usianya yang ke-22 ini rencananya akan digelar pada 2 – 6 Maret 2016 mendatang di Jakarta Convention Center (JCC).

Dari data Apkomindo, penjualan komputer di Indonesia mengalami penurunan 34% sejak dua tahun terakhir, sedangkan penjualan ponsel cerdas justru meningkat pesat sebesar 59%. Penyelenggaraan Mega Bazaar tahun ini diharapkan menjadi satu momen strategis untuk meningkatkan optimisme para pelaku usaha TIK, dari tingkat vendor, distributor, master dealer, hingga reseller, serta para konsumen. Apkomindo sendiri memprediksi penjualan komputer akan naik sekitar 10–15% pada kuartal pertama 2016.

Soegiharto Santoso, Ketua Umum Apkomindo pada press conference Mega Bazaar (03/02) di Jakarta, menyatakan bahwa persaingan bisnis dengan pemanfaatan teknologi akan semakin ketat. “Semakin maraknya perusahaan start-up yang menjual layanan berbasis digital hingga bisnis online perorangan akan semakin kompetitif dan tentunya bisa mendorong perkembangan industri teknologi informasi dan komunikasi secara umum di tanah air, oleh karenanya di pameran kali ini selain memberikan update tentang teknologi baru dari berbagai vendor, juga akan mengangkat industri TIK dalam negeri, terutama start-up ” jelas pria yang akrab disapa Hoky itu.

Hoky menambahkan, tahun 2016 dianggap sebagai tahun berkembangnya teknologi digital di Indonesia. Semakin meratanya layanan internet cepat 4G LTE, tentu akan semakin membantu berbagai aktivitas masyarakat menjadi lebih digital. Baik untuk bisnis maupun sosial, hingga pemanfaatan dalam peningkatan pelayanan publik dan pemerintah. Saat ini, peran kepemimpinan digital (digital leadership) juga semakin memperkuat perubahan dinamika masyarakat digital. Para pemimpin publik maupun perusahaan, semakin sadar akan pentingnya penggunaan teknologi dalam memperkuat layanan untuk masyarakat.

Pemerintah Mendorong Pembangunan Bidang TIK

Perkembangan teknologi digital memang semakin memberikan pengaruh positif bagi pemerintahan untuk terus meningkatkan diri, mulai perubahan pola pikir dan budaya kerja, partisipasi aktif publik, penyediaan infrastruktur TIK, dan sumber daya manusia yang kompeten.

Direktur Pemberdayaan Informatika Septiana Tangkary mengatakan, “kebijakan dan program untuk mengurangi kesenjangan digital serta koordinasi lintas sektor merupakan peran Kementerian Kominfo dalam pembangunan di bidang TIK. Pola kerjasama dalam berbagai program kegiatan dengan Akademisi, Bisnis, Kommunitas, dan Government (A,B,C, + G), termasuk asosiasi sangat diperlukan”.  Lebih lanjut dikatakan, bahwa pembangunan di bidang TIK diharapkan mampu membawa perubahan paradigma pembelajaran yang pada gilirannya berguna bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, percepatan upaya implementasi program pemanfaatan TIK bagi keperluan pemberdayaan masyarakat, baik melalui kerjasama lintas sektor, lintas wilayah dan lintas institusi secara terpadu, utuh dan sinergis menjadi kebutuhan yang tidak terelakan saat ini.

Pada tataran teknis operasional, pemberdayaan masyarakat terkendala karena kurangnya SDM di masyarakat yang mampu memberikan dorongan, motivasi dan bimbingan (pendampingan) kepada masyarakat dalam pemanfaatan TIK. Menyadari kekurangan tersebut, Kementerian Kominfo telah menginisiasi pembentukan Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia (Relawan TIK Indonesia). Keberadaan Relawan TIK Indonesia dinilai cukup memadai sebagai solusi  strategis guna mengedukasi  masyarakat untuk memanfaatkan computer, smartphone, dan lainya untuk kegiatan yang postitif atau digunakan secara cerdas, kreatif dan produktif, sehingga meningkatkan pengetahuan dan taraf hidup masyarakat.

Sementara itu Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara memperkenalkan program prioritas “White List,” yang diharapkan pada Tahun 2016 bisa langsung dirasakan manfaatnya secara massif oleh masyarakat, khsusnya anak-anak SD,SMP,SMA  dan Pesantren.

Smart Things Berkembang

Di tengah pertumbuhan pasar PC yang lesu seperti  ini, para pelaku industri terus melakukan inovasi untuk menciptakan barang-barang yang dibekali teknologi cerdas (smart things) yang dapat digunakan sehari-hari. Saat ini, berkembang inovasi yang menghadirkan perabot rumah tangga yang terkoneksi dengan Internet. Mesin cuci, smart tv, lampu yang bisa menyesuaikan suhu dan kelembaban, bahkan kulkas yang bisa melacak bahan dapur yang dibutuhkan dan produk mana yang akan kadaluarsa. “Jadi, bukan mimpi lagi jika dalam beberapa waktu ke depan kita bisa mengendalikan barang-barang di rumah kita hanya dengan menggunakan handphone,” ujar Hendra Noor Saleh, Direktur Dyandra Promosindo.

Trend tersebut di atas yang sekarang dikenal dengan Internet of Things telah menjadi trend terdekat yang perlu kita antisipasi dimana begitu banyak perangkat teknologi baru yang akan masuk ke pasar dengan paradigma baru. Internet of Things akan berdampak pada perubahan peta permainan yang signifikan dan mempengaruhi berbagai bidang kehidupan dan bisnis seperti bidang pembangunan, energi, bidang rumah tangga, bidang kesehatan, bidang industri, bidang transportasi, bidang perdagangan, bidang keamanan dan  bidang teknologi serta jaringan. Trend ini juga akan sangat berkait erat dengan trend lainnya yaitu Big Data dimana seluruh perangkat IOT tentunya akan memberikan kontribusi "peledakan" upload dan download data yang sangat besar yang perlu ditangani secara khusus dan dengan tingkat availability, reliability dan khususnya scalability serta kemampuan analisis yang tinggi.

Pada gelaran Mega Bazaar tahun ini sendiri, panitia akan mengusung tema “Technology and Entertainment” yang menginterpretasikan tren terbaru yang dikemas khusus untuk masyarakat.

Hendra berpendapat, seiring berjalannya waktu, Mega Bazaar memiliki daya tarik berbeda, sehingga tidak hanya industri komputer saja yang tampil pada event besar ini. Namun pameran ini bertransformasi menjadi ajang retail multiproduk gadget terbesar di awal tahun dengan jumlah pengunjung dan transaksi yang terus meningkat. “Kami berharap, Mega Bazaar nantinya juga bisa menampilkan berbagai perabot pintar yang tentu akan sangat menarik bagi pengunjung,” ungkapnya.

Ichwan Sofwan, General Manager Dyandra Promosindo menjelaskan Dyandra Promosindo sebagai penyelenggara telah menyiapkan berbagai program menarik seperti DJ Competition, Technology Hunt, Uang Kaget, Game Online Competition, dan berbagai entertainment lainnya yang akan memeriahkan Mega Bazaar 2016. Selain itu, sebagai bentuk dukungan bagi pengembang game lokal, panitia Mega Bazaar 2016 juga akan merilis aplikasi game yang bernama “TekMon” di platform Android & iOS untuk membangkitkan minat masyarakat Indonesia terhadap perkembangan TIK.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mega Bazaar akan diselenggarakan bersamaan dengan pameran fotografi terbesar atau biasa dikenal dengan FOCUS.  Selain di Jakarta, Mega Bazaar 2016 akan diselenggarakan di kota Yogyakarta pada tanggal 5- 9 Maret 2016 di Jogja Expo Center.

sumber : Kominfo

Read More

32 Desa Masih Rawan Banjir

 

 

32 Desa Masih Rawan Banjir

PARINGIN - Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat, delapan kecamatan yang ada di Kabupaten Balangan tercatat masih rawan banjir.

Dari delapan kecamatan ini, enam kecamatan dan 32 desa di antaranya memiliki status rawan bencana banjir, yakni tujuh desa di Kecamatan Halong, 10 desa di Kecamatan Juai, tiga desa di Kecamatan Paringin Selatan, lima desa di Kecamatan Lampihong, tiga desa di Kecamatan Awayan, dan empat desa di Kecamatan Tebing Tinggi.

Dalam beberapa pekan terakhir, meskipun masih dalam skala kecil, air terlihat menggenang di beberapa titik di kecamatan Halong, Juai, Tebing tinggi, Awayan dan Lampihong.

Kepala BPBD Balangan Alive Yoesfah Love mengungkapkan, dari awal musim hujan hingga sekarang, memang belum ada daerah yang mengalami banjir namun dia mengimbau kepada desa-desa yang masuk dalam daerah rawan banjir agar selalu waspada.

Lebih lanjut Alife mengungkapkan, pihaknya akan terus memantau perkembangan kemungkinan banjir di semua wilayah yang rawan banjir.

"Beberapa pekan ini, intensitas hujan memang cukup tinggi, akibatnya air sungai di Balangan naik sekitar 30 persen, namun standar," tukasnya. (why)

Read More

Pol PP Tertibkan Spanduk Liar

 

 

 

Pol PP Tertibkan Spanduk Liar

PARINGIN - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Balangan kembali turun ke jalan. Kali ini untuk menertibkan Baleho yang tersebar di daerah perkotaan. Kamis (4/2) kemarin.

Kasatpol PP Kabupaten Balangan, Ardiansyah yang memimpin langsung penertiban Baleho dan spanduk mengungkapkan, yang pihaknya lepas paksa yaitu Baleho dan spanduk tanpa izin, hingga yang masa izinnya telah habis.

"Sedikitnya ada 30 spanduk dan baleho yang kita lepas paksa, karena menyalahi aturan yang berlaku," ujarnya yang juga mengatakan bahwa dalam melakukan penertiban, pihaknya tidak pandang bulu, meskipun di antaranya ada beberapa spanduk yang merupakan milik SKPD.

Lebih lanjut, Ardiasyah mengungkapkan, pihaknya secara rutin akan melakukan operasi penertiban spanduk dan sejenisnya setiap bulan, hal itu guna menciptakan kawasan perkotaan yang rapi dan bersih.

Lebih lanjut dia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk turut mendukung terwujudnya suasana perkotaan yang tidak semrawut, salah satunya dengan memasang spanduk dan sejenisnya pada tempatnya dan sesuai prosedur yang berlaku.

"Pasanglah spanduk pada tempatnya sesuai izin yang diberikan, jangan sembarangan, karena bisa membahayakan keselamatan orang lain," imbuhnya. (why)

Read More

Petani Bersinergi Hadapi Musim Tanam

Kepala Dinas PTPHPP Balangan, Tuhalus (kiri) menyerahkan jaring secara simbolis kepada perwakilan poktan.

Petani Bersinergi Hadapi Musim Tanam

PARINGIN - Menghadapi musim tanam tahun ini, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura Peternakan dan Perikanan (PTPHPP) Kabupaten Balangan, menggelar pelatihan penanganan hama.

Bertempat di Balai Benih Pertanian (BPP) di Kecamatan Batumandi, setidaknya ada puluhan Kelompok Tani (Poktan) yang berhadir.

Turut hadir pula Kepala Dinas PTPHPP Balangan Tuhalus, Kepala Balai Benih Provinsi Kalsel Agus serta Kepala Badan Penyuluh dan Ketahanan Pangan Balangan Sofyan.

Selain pelatihan penanganan pestisida, dalam kegiatan itu juga dilakukan pembukaan klinik perlindungan dan kesehatan tanaman, sekaligus penyerahan polis asuransi usaha tani padi, dan bantuan pestisida persiapan pengamanan menghadapi musim tanam 2015/2016 di Kabupaten Balangan kepada masing-masing Poktan.

Kepala Dinas PTPHP Balangan, Tuhalus memaparkan, Klinik Perlindungan dan Kesehatan Tanaman perlu didirikan karena pertanian rentang terserang hama penyakit.

"Klinik ini nanti bergabung dengan Pusat kesehatan hewan (Puskeswan) yang kita rencanakan di eks bangun rumah potong hewan," tukasnya.

Melalui klinik ini kata dia, petani bisa berkonsultasi terkait perlindungan dan kesehatan tanaman serta hewan, sehingga bisa meminimalisir kerugian akibat serangan hama.

Dalam kesempatan itu, pembukaan klinik secara simbolis dilakukan dengan penyerahan jaring serangga dan bendera spot stop kepada perwakilan poktan Kecamatan Awayan dan Halong.

Sementara bantuan pestisida dalam rangka penanggulangan daerah sumber serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) diserahkan untuk seluruh poktan se Kabupaten Balangan, dengan rincian insektisida untuk pengendalian hama sebanyak 805 liter, fungisida untuk pengendalian sumber penyakit 300 liter, dan rodentisida untuk pengendalian hama tikus sebanyak 1000 Kg atau satu ton. (why)

Read More

Stadion Garuda Maharam Menjadi Sorotan

 

 

//MANGKRAK - KONI Balangan merekomendasikan agar pembangun Stadion Garuda Maharam dipindah ke lokasi lain.

Stadion Garuda Maharam Menjadi Sorotan

PARINGIN - Menyikapi wacana akan dilanjutkannya pembangunan stadion Garuda Maharam, jajaran Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Balangan belum lama tadi menyambangi stadion  yang sudah mangkrak selama puluhan tahun tersebut.

Hasilnya, pengurus KONI Balangan sepakat bahwa pembangunan stadion tidak layak untuk dilanjutkan dengan berbagai alasan, salah satunya yaitu lokasi yang tidak standar untuk sebuah stadion, karena sisi timur stadion tepat berada di sisi jurang dan sisi barat terdapat, sehingga tidak memungkinkan apabila suatu saat mau diperluas.

Ketua KONI Balangan, Marhat mengungkapkan, selain lokasi stadion yang pembangunannya menggunakan dana CSR tersebut tidak layak, posisi tribun yang tepat menghadap matahari juga menyalahi standar sebuah stadion sepak bola.

"Masih banyak faktor lain yang nanti akan kami paparkan kepada pemerintah daerah, kita sudah mendapat undangan dari pemerintah untuk duduk bersama membahas nasib stadion ini pekan depan," ujarnya.

Kalaupun pemerintah mau melanjutkan pembangunan stadion kata Marhat, pihaknya merekomendasikan agar memilih lokasi lain yang lebih strategis.

Dia menilai masih banyak lokasi strategis lain yang layak untuk didirikan stadion di Balangan, yang lebih dekat dengan pemukiman masyarakat dan berpotensi untuk dikembangkan apabila suatu saat pemerintah mau membangun sport center.

Sementara itu, senada dengan KONI Balangan, Sugi salah seorang warga berharap stadion Garuda Maharam yang berlokasi di Kecamatan Paringin tersebut, dipindah karena akses menuju ke sana cukup jauh.

"Kami sebagai masyarakat memang sangat berharap Balangan memiliki stadion sepak bola yang megah, tapi apa gunanya kalau warga enggan ke sana karena lokasi yang jauh," tukasnya. (why)

Read More

Perusahaan-Perusahaan di Balangan Gelar Aksi Solidaritas

 

 

Perusahaan-Perusahaan di Balangan Gelar Aksi Solidaritas

PARINGIN - Dalam rangka bulan K3 Nasional tahun 2016, beberapa perusahaan yang beroperasi di wilayah Balangan memperingatinya dengan menggelar donor darah.

Perusahaan yang turut berpartisipasi dalam kegiatan ini di antaranya Balangan Coal, PT. SIS, PT. AHK, PT. SBM, dan PT. JBI yang bekerja sama dengan Pemkab Balangan melalui RSUD setempat.

Aksi donor darah yang dilaksanakan di kantor Balangan Coal tersebut sendiri, melibatkan karyawan dari masing-masing perusahaan dan berhasil mengumpulkan 60 kantong darah dari 62 pendonor.

Wakil ketua panitia peringatan Bulan K3 Nasional, Agussalim Tiri mengungkapkan, selanjutnya darah tersebut akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui Unit Transfusi Darah (UTD) RSUD Kabupaten Balangan.

"Kita berharap kegiatan ini bisa ke depan bisa memberikan dampak positif bagi karyawan yang ikut mendonor, sehingga bisa mendonorkan darahnya secara rutin. Karena donor darah baik untuk kesehatan,"  tandas pria yang juga menjabat sebagai QHSE Section Head Balangan Coal ini.

Terakhir Tiri memaparkan, aksi donor tersebut juga bertujuan untuk menanamkan jiwa sosial kepada karyawan, melatih diri menjalankan aksi sosial bagi sesama. (why)

Dinas PTPHPP Sediakan Asuransi Untuk Tanaman Padi

PARINGIN - Guna menjamin kelangsungan tanaman padi petani dari ancaman serangan hama penyakit, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura Peternakan Perikanan (PTPHPP) Balangan, meluncurkan berbagai program.

Selain membagikan pestisida untuk mengendalikan, menolak dan membasmi hama, serta penyuluhan penanganan hama, Dinas PTPHPP Balangan juga menyediakan asuransi untuk petani.

Kepala Dinas PTPHPP Balangan, Ir Tuhalus MP mengungkapkan, pihaknya mencadangkan asuransi untuk luasan 1100 hektare lahan tanaman padi petani.

"Asuransi yang kita sediakan yaitu berupa mengganti biaya tanam petani apabila tanaman padinya mengalami kegagalan akibat hama penyakit, banjir dan kekeringan. Setiap hektarenya kita sediakan Rp6 juta," ungkapnya.

Dana yang disediakan untuk asuransi sendiri kata dia bersumber dari APBD, namun karena terbatas maka asuransi hanya diperuntukkan bagi petani yang melakukan pendaftaran terlebih dahulu.

"Uang pendaftaran asuransi yang dikenakan untuk setiap petani cuma sebesar Rp36 ribu. Untuk ke depan asuransi ini akan mendapat bantuan dari pemerintah pusat," terangnya.‎ (why)

Read More

Pekan Gemar Membaca Sambut Hari Jadi

 

 

Pekan Gemar Membaca Sambut Hari Jadi

PARINGIN - Dalam rangka meningkatkan minat membaca masyarakat Bumi Sanggam, terutama para pelajar, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah (KPAD) Balangan berencana akan menggelar pekan gemar membaca.

Kepala KPAD Balangan, Ir Syarif Ubaidilah MP saat ditemui di ruang dinasnya memaparkan, pekan gemar membaca ini akan digelar sebagai rangkaian menyambut hari jadi Balangan yang ke 13 pada April 2016 nanti.

"Acara kita laksanakan sepekan sebelum puncak hari jadi berpusat di Gedung Sanggam Paringin, kira-kira pekan keempat di bulan Maret 2016," ungkapnya.

Konsep acaranya sendiri lanjutnya yaitu menggelar beberapa kegiatan yang berhubungan dengan meningkatkan minat baca dan mengundang ketertarikan warga untuk datang ke lokasi acara.

Kegiatan yang diadakan kata dia untuk sekarang masih disusun supaya semenarik mungkin, sementara nanti akan dilaksanakan lomba-lomba seperti baca puisi, mading dan pentas seni.

Selain mengadakan lomba-lomba, pihaknya juga akan menggelar pameran buku bekerja sama dengan penerbit seperti Gramedia dan penerbit lainnya.

"Rencananya juga akan kita adakan pelatihan jurnalistik untuk pelajar, bekerja sama dengan media-media yang ada di Balangan," tukasnya. (why)

BLHK Tanami Pohon di Median Jalan

PARINGIN - Beberapa hari terakhir sejumlah petugas dari Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan (BLHK) Balangan nampak sibuk menanam bibit pohon dan bunga di median jalan.

Salah seorang petugas yan tengah bekerja mengungkapkan, penanaman ini guna menciptakan suasana yang aseri di kawasan jalanan raya sepanjang median jalan utama perkotaan.

"Rencananya penghijauan di median jalan kita lakukan di sepanjang jalan utama dari Kantor Bupati Balanga sampai Kelurahan Batu Piring, karena memang median jalan ini saja yang memungkinkan untuk ditanami," ujarnya.

Pengguna jalan yang kebetulan melintas, Fitri mengakui suasana di sepanjang jala ini memang berbeda dari sebelumnya, karena cukup teduh dan enak dipandang mata.

"Ini belum besar, apalagi kalau pohon-pohonnya sudah besar, pasti lebih indah dan nyaman," katanya.

Lebih lanjut ia berharap ke depan tanaman yang ditanam bisa dirawat secara rutin supaya subur, karena menuru dia tanaman-tanaman yang ditanam sebelumnya kering dan mati lantaran kurang terawat. (why)

Read More

Koleksi Buku Bertambah Pengunjung Berkurang ?

Koleksi Buku Bertambah Pengunjung Berkurang

PARINGIN, MK- Adanya anggapan, minimnya koleksi buku, menjadi salah satu penyebab berkurangnya pengunjung ke perpustakaan tidak sepenuhnya benar.
Buktinya, meski jumlah koleksi buku bertambah tapi jumlah pengunjung kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah (KPAD) kabupaten Balangan turun signifikan.
"Jumlah koleksi buku terus bertambah, tahun 2014 ada 7974 judul buku bertambah menjadi 8717 judul pada tahun 2015 lalu," ujar Kepala kantor KPAD Balangan Syarif Ubaidillah saat ditemuai dikantornya, Rabu (10/2).
Meski jumlah koleksi buku bertambah, kata Ubaidillah, justru terjadi penurunan jumlah pengunjung perpustakaan sepenjang tahun 2015 dibanding 2014.
Jumlah penurunan pengunjung perpustakaan milik Pemkab Balangan ini cukup signifikat yakni hampir 1000 orang, dimana tahun 2014 tercatat ada 3803 pengunjung sedangkan tahun 2015 hanya ada 2847 pengunjung.
"
"Kemungkinan penurunan jumlah pengunjung ini karena kurangnya keanekaragaman judul buku yang kita miliki," ujar Ubaidillah.
Karena menurut dirinya, selain minat baca masyarakat kebutuhan buku sebagai bahan referensi yang dibutuhkan juga mempengaruhi jumlah pengunjung.
"Jumlah koleksi buku dengan kebutuhan para pembaca sangat berkaitan erat, dimana orang akan malas datang keperpustakaan jika buku sebagai bahan referensi yang dibutuhkannya tidak tersedia," jelasnya.
Untuk itu, pihaknya kata Ubai, akan berusaha terus menambah jumlah koleksi buka dan juga minat baca masyarakat.
Dengan bertambahnya koleksi buku dan minat baca maka secara otomatis jumlah pengunjung perpustakaan juga akan meningkat.
"Waktunya gemar membaca harus dijadikan sebagai kebiasaan dan kebutuhan. Dengan demikian akan muncul kecintaan terhadap buku. Saya juga berharap perpustakaan menjadi pusat dan kunci belajar," harapnya.
Untuk mendukung terwujudnya hal itu, lanjut Ubai, pihaknya berencana akan menggelar pekan gemar membaca.
"Pekan gemar membaca ini akan kita gelar sebagai rangkaian menyambut hari jadi Balangan yang ke 13 pada April 2016 nanti dengan menggelar beberapa kegiatan yang berhubungan dengan meningkatkan minat baca," pungkasnya. (sugi)

Read More

Narasi Tunggal "Paket Ekonomi X"

Paket Kebijakan Ekonomi X

Memperlonggar Investasi Sekaligus Meningkatkan Perlindungan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi

Pemerintah menambah 19 bidang usaha yang dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil,  Menengah, dan Koperasi  (UMKMK) dalam revisi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal atau yang lebih dikenal sebagai Daftar Negatif Investasi (DNI).

Dalam konferensi pers saat mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi X di Istana Kepresidenan, Jakarta (11/2), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, ke-19 bidang usaha itu tercakup dalam kegiatan jenis usaha jasa bisnis/jasa konsultasi konstruksi yang menggunakan teknologi sederhana/madya dan/atau resiko kecil/sedang dan/atau nilai pekerjaan kurang dari  Rp 10 milyar.

Dalam DNI sebelumnya, dipersyaratkan  adanya saham asing sebesar 55% di bidang-bidang usaha seperti jasa pra design dan konsultasi, jasa design arsitektur, jasa administrasi kontrak, jasa arsitektur lainnya,dan sebagainya.

Selain itu terdapat 39 bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKMK diperluas nilai pekerjaanya dari semula sampai dengan Rp 1 miliar menjadi sampai dengan Rp 50 miliar. Kegiatan itu mencakup jenis usaha jasa konstruksi, seperti pekerjaan konstruksi untuk bangunan komersial, bangunan sarana kesehatan, dan lain-lain.

Menurut Darmin, untuk memperluas kegiatan usaha UMKMK itu dilakukan reklasifikasi dengan menyederhanakan bidang usaha. Misalnya 19 bidang usaha jasa bisnis/jasa konsultasi konstruksi dijadikan 1 jenis usaha. “Karena itu jenis/bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKMK menjadi lebih sederhana dari 139 menjadi 92 kegiatan usaha,” ujarnya.

Sedangkan untuk kemitraan yang ditujukan agar Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) bekerja sama dengan Usaha Mikro, Kecil,  Menengah, dan Koperasi  (UMKMK) yang semula 48 bidang usaha, bertambah 62 bidang usaha sehingga menjadi 110 bidang usaha. Bidang usaha itu antara lain: usaha perbenihan perkebunan dengan luas 25 Ha atau lebih, perdagangan eceran melalui pemesanan pos dan internet, dan sebagainya. UMKMK juga tetap dapat menanam modal, baik di bidang usaha yang tidak diatur dalam DNI maupun bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan lainnya.

Sudah Dibahas Sejak Tahun Lalu

“Perubahan Daftar Negatif Investasi ini telah dibahas sejak 2015, dan sudah melalui sosialisasi, uji publik, serta konsultasi dengan Kementerian/Lembaga, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya,” kata Darmin.

Darmin menjelaskan, selain meningkatkan perlindungan terhadap UMKMK, perubahan DNI ini dilakukan juga untuk memotong mata rantai pemusatan ekonomi yang selama ini dinikmati oleh kelompok tertentu. Dengan demikian harga-harga bisa menjadi lebih murah, misalnya harga obar dan alat kesehatan. Mengantisipasi era persaingan dan kompetisi  Indonesia yang sudah memasuki MEA.

Selain membuka lapangan kerja dan memperkuat modal untuk membangun, perubahan ini juga untuk mendorong perusahaan nasional agar mampu bersaing dan semakin kuat di pasar dalam negeri maupun pasar global. Kebijakan ini bukanlah liberalisasi tetapi upaya mengembangkan potensi geopolitik dan geo-ekonomi nasional, antara lain dengan mendorong UMKMK dan perusahaan nasional meningkatkan kreativitas, sinergi, inovasi, dan kemampuan menyerap teknologi baru dalam era keterbukaan.

Dalam kebijakan baru ini, sebanyak 35 bidang usaha, antara lain: industri crumb rubber; cold storage; pariwisata (restoran; bar; cafe; usaha rekreasi, seni, dan hiburan: gelanggang olah raga); industri perfilman; penyelenggara transaksi perdagangan secara elektronik (market place) yang bernilai Rp.100 milyar ke atas; pembentukan lembaga pengujian perangkat telekomunikasi; pengusahaan jalan tol; pengelolaan dan pembuangan sampah yang tidak berbahaya; industri bahan baku obat, dikeluarkan dari DNI.

Hal penting lainnya adalah hilangnya rekomendasi pada 83 bidang usaha, antara lain Hotel (Non Bintang, Bintang Satu, Bintang Dua); Motel; Usaha Rekreasi, Seni, dan Hiburan; Biliar, Bowling, dan Lapangan Golf.

Revisi DNI juga membuka 20 bidang usaha untuk asing dengan besaran saham tertentu, yang sebelumnya PMDN 100%. Bidang usaha itu antara lain jasa pelayanan penunjang kesehatan (67%),  angkutan orang dengan moda darat (49%); industri perfilman termasuk peredaran film (100%); instalasi  pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi/ekstra tinggi (49%).

Perubahan komposisi saham PMA dalam DNI adalah:

30% sebanyak 32 bidang usaha, yaitu antara lain budi daya hortikultura, perbenihan hortikulutura, dan sebagainya. Tidak berubah karena mandat UU.

33% sebanyak 3 bidang usaha, yaitu distributor dan pergudangan meningkat menjadi 67%, serta cold storage meningkat menjadi 100%.

49% sebanyak 54 bidang usaha, dimana 14 bidang usaha meningkat menjadi 67% (seperti: pelatihan kerja, biro perjalanan wisata, lapangan golf, jasa penunjang angkutan udara, dsb); dan 8 bidang usaha meningkat menjadi 100% (seperti: sport center, laboratorium pengolahan film, industri crumb rubber, dsb); serta 32 bidang usaha tetap 49%, seperti fasilitas pelayanan akupuntur.

51% sebanyak 18 bidang usaha, dimana 10 bidang usaha meningkat menjadi 67% (seperti: museum swasta, jasa boga, jasa konvensi, pameran dan perjalanan insentif, dsb); dan 1 bidang usaha meningkat menajdi 100%, yaitu restoran; serta 7 bidang usaha tetap 51%, seperti pengusahaan pariwisata alam.

55% sebanyak 19 bidang usaha, dimana semuanya bidang usaha meningkat menjadi 67%, yaitu jasa bisnis/jasa konsultansi konstruksi dengan nilai pekerjaan diatas Rp. 10.000.000.000,00.

65% sebanyak 3 bidang usaha, dimana 3 bidang usaha meningkat menjadi 67%, seperti penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang terintegrasi dengan jasa telekomunikasi, Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang terintegrasi dengan jasa telekomunikasi, dsb.

85% sebanyak 8 bidang usaha, dimana 1 bidang usaha meningkat menjadi 100%, yaitu industri bahan baku obat; dan 7 bidang usaha lainnya tetap karena UU, seperti sewa guna usaha, dsb.

95% sebanyak 17 bidang usaha, dimana 5 bidang usaha meningkat menjadi 100% (seperti: pengusahaan jalan tol, pembentukan lembaga pengujian perangkat telekomunikasi/tes laboratorium, dsb); dan 12 bidang usaha tetap 95% karena UU seperti usaha perkebunan dengan luas 25 ha atau lebih yang teritegrasi dengan unit pengolahan dengan kapasitas sama atau melebihi kapasitas tertentu, dsb.

Read More

Paket Ekonomi IX Pemerataan Infrastruktur Ketenagalistrikan dan stabilisasi harga daging hingga ke desa

Paket Ekonomi IX

Pemerataan Infrastruktur Ketenagalistrikan dan stabilisasi harga daging hingga ke desa

Pemerintah baru saja mengeluarkan paket kebijakan ekonomi IX. Fokusnya mempercepat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, stabilisasi pasokan dan harga daging sapi serta pengembangan logistik dari desa ke global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution menyatakan pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Presiden untuk mempercepat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. Selain demi memenuhi kebutuhan listrik untuk rakyat, pembangunan infrastruktur ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan rasio elektrifikasi.

“Sampai tahun 2015, kapasitas listrik terpasang di Indonesia mencapai 53 GW dengan energi terjual mencapai 220 TWH. Rasio elektrifikasi saat ini sebesar 87,5%. Untuk mencapai rasio elektrifikasi hingga 97,2% pada 2019, diperlukan pertumbuhan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sekitar 8,8% per tahun. Ini berdasarkan proyeksi pertumbuhan ekonomi 6% per tahun dengan asumsi elastisitas 1,2”, kata Darmin.

Untuk mengejar target tersebut, diperlukan kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berupa penugasan kepada PT PLN (Persero). Dengan adanya Perpres ini, PT PLN akan memiliki dasar hukum yang kuat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

Pemerintah akan mendukung berbagai langkah PLN seperti menjamin penyediaan energi primer, kebutuhan pendanaan dalam bentuk PMN dll. Juga fasilitas pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), penyederhanaan perizinan melalui PTSP, penyelesaian konflik tata ruang, penyediaan tanah serta penyelesaian masalah hukum, serta pembentukan badan usaha tersendiri yang menjadi mitra PLN dalam penyediaan listrik.

Stabilisasi Pasokan dan Harga Daging Sapi

Selain listrik, yang masuk dalam Paket Kebijakan Ekonomi IX adalah kebijakan tentang pasokan ternak dan/atau produk hewan dalam hal tertentu. “Kebijakan ini didasari kebutuhan daging sapi dalam negeri yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2016 ini, misalnya, kebutuhan nasional adalah 2,61 perkapita sehingga kebutuhan nasional setahun mencapai 674,69 ribu ton atau setara dengan 3,9 juta ekor sapi,” papar Darmin.

Kebutuhan tersebut belum dapat dipenuhi oleh peternak dalam negeri, karena produksi sapi hanya mencapai 439,53 ribu ton per tahun atau setara dengan 2,5 juta ekor sapi. Jadi terdapat kekurangan pasokan yang mencapai 235,16 ribu ton yang harus dipenuhi melalui impor.

Pemerintah sebenarnya telah melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan pasokan atau produksi daging sapi dalam negeri. Antara lain melalui upaya peningkatan populasi, pengembangan logistik dan distribusi, perbaikan tata niaga sapi dan daging sapi, dan penguatan kelembagaan melalui Sentra Peternakan Rakyat (SPR). Namun karena upaya tersebut memerlukan waktu perlu dibarengi pasokan dari luar negeri untuk menutup kekurangan yang ada.

Mengingat terbatasnya jumlah negara pemasok, pemerintah Indonesia perlu memperluas akses dari negara maupun zona tertentu yang memenuhi syarat kesehatan hewan -- yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Hewan Internasional (OIE) -- untuk menambah alternatif sumber penyediaan hewan dan produk hewan.

Untuk itu Menteri Pertanian akan menetapkan negara atau zona dalam suatu negara, unit usaha atau farm untuk pemasukan ternak dan/atau produk hewan berdasarkan analisis resiko dengan tetap memperhatikan ketentuan OIE.

Dengan demikian, pemasukan ternak dan produk hewan dalam kondisi tertentu tetap bisa dilakukan, seperti dalam keadaan bencana, kurangnya ketersediaan daging, atau ketika harga daging sedang naik yang bisa memicu inflasi dan mempengaruhi stabilitas harga. Jenis ternak yang dapat dimasukkan berupa sapi atau kerbau bakalan, sedangkan produk hewan yang bisa didatangkan berupa daging tanpa tulang dari ternak sapi dan/atau kerbau.

Sektor Logistik, Dari Desa ke Pasar Global

“Sektor logistik perlu dibenahi demi meningkatkan efisiensi dan daya saing serta pembangunan konektivitas ekonomi desa-kota,” ujar Darmin.

Lima jenis usaha yang dideregulasi, yakni:

a)     Pengembangan Usaha Jasa Penyelenggaraan Pos Komersial

Menyelaraskan ketentuan tentang besaran tarif untuk mendorong efisiensi jasa pelayanan pos. Ini dilatari adanya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2015 yang menetapkan besaran tarif jasa pos komersial harus lebih tinggi dari tarif layanan pos universal yang ditetapkan pemerintah. Ketentuan ini dinilai membatasi persaingan pelaku penyelanggara pos komersial.

b)     Penyatuan Pembayaran Jasa-jasa Kepelabuhanan Secara Elektronik (Single Billing)

Menyatukan pembayaran jasa-jasa kepelabuhanan secara elektronik (single billing) oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengoperasikan pelabuhan. Ini sebagai penegasan pelaksanaan Peraturan Menteri BUMN Nomor 2 Tahun 2013 tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi BUMN.

Selama ini pelaku usaha yang menggunakan jasa kepelabuhan umumnya masih melakukan pembayaran secara parsial dan belum terintegrasi secara elektronik. Ini berdampak terhadap lamanya waktu pemrosesan transaksi (20% dari lead time) di pelabuhan. Melalui penyatuan pembayaran secara elektronik ini, efisiensi biaya dan waktu untuk memperlancar arus barang di pelabuhan akan bisa lebih ditingkatkan.

c)     Sinergi BUMN Membangun Agregator/Konsolidator Ekspor Produk UKM, Geographical Inidications, dan Ekonomi Kreatif

Melalui BUMN, pemerintah ingin membuka peluang lebih besar kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM), terutama dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Selama ini beragam produk UKM, produk khas daerah, dan produk kreatif masyarakat masih sulit memenuhi ketentuan dan dokumen yang diperlukan ketika hendak mengekspor produknya.

d)    Sistem Pelayanan Terbadu Kepelabuhan Secara Elektronik

Kj

Indonesia saat ini sudah memiliki Portal Indonesia National Single Window (INSW) yang menangani kelancaran pergerakan dokumen ekspor impor. Portal Indonesia National Single Window (INSW) sudah diterapkan di 16 (enam belas) pelabuhan laut dan 5 (lima) bandar udara di Indonesia.

Efektifitas Portal Indonesia National Single Window (INSW) dalam rangka penyelesaian dokumen kepabeanan belum didukung oleh sistem informasi pergerakan barang di pelabuhan yang terintegrasi (inaportnet), seperti yard planning system, kepabeanan, delivery order, trucking company, hingga billing system.

Karena belum terpadunya pergerakan barang dan dokumen di pelabuhan maka berpengaruh terhadap lead time barang yang selanjutnya akan berdampak pada dwelling time di pelabuhan.

e)     Penggunaan mata uang rupiah untuk transaksi kegiatan transportasi.

Pembayaran beberapa kegiatan logistik seperti transportasi laut dan pergudangan masih menggunakan tarif dalam bentuk mata uang asing yang dikonversikan ke dalam mata uang Rupiah dengan besaran kurs yang ditentukan oleh masing-masing pemberi jasa (tidak ada acuan kurs). Pada umumnya ketentuan kurs yang digunakan di atas kurs Bank Indonesia.

Sumber : Humas Ekon

Read More